Kegiatan ini menghadirkan berbagai komunitas kebencanaan serta perwakilan dari daerah terdampak bencana, khususnya dari Sumatera dan Sulawesi. Forum tersebut bertujuan merumuskan gagasan strategis yang dapat menjadi dasar penelitian sekaligus rekomendasi kebijakan, guna mendorong pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam mitigasi bencana.
Ketua Komunitas Eksotika Desa, Panji, bersama Head of Unit and Programme Specialist for Culture UNESCO Jakarta, Moe Chiba, serta Director General CRIHAP, Zhang Jing, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, terutama dalam situasi pascabencana.
Dalam forum tersebut, Komunitas Pelestari Gelar Hutan (KPGH) turut hadir memenuhi undangan sebagai bagian dari jejaring komunitas budaya yang aktif dalam isu kebencanaan. Ketua KPGH, Rudi Yudistira, menyebut keikutsertaan pihaknya tidak terlepas dari jalinan silaturahmi yang telah terbangun sejak program Pemajuan Kebudayaan Desa periode 2021–2023 bersama Komunitas Eksotika Desa.
Menurutnya, kepedulian Panji dan tim terhadap bencana alam yang melanda Sumatera dan Sulawesi menjadi alasan kuat pentingnya mendorong regulasi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal (local wisdom).
“Mitigasi bencana berbasis budaya menjadi langkah strategis, karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan nilai-nilai yang sudah teruji dalam menghadapi bencana,” ungkap Rudi.
Ia juga menambahkan bahwa upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari UNESCO dan CRIHAP sebagai lembaga internasional yang bergerak di bidang kebudayaan.
Sementara itu, Aghi, seorang konsultan kebudayaan, menyoroti bahwa bencana tidak hanya berasal dari faktor alam seperti letusan gunung, gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang, tetapi juga dari perilaku manusia yang merusak.
“Bencana sering kali merusak warisan budaya takbenda. Bahkan, perilaku manusia yang merusak juga merupakan bagian dari bencana itu sendiri,” ujarnya.
Forum ini menekankan pentingnya pendekatan build back better, yakni memastikan pelestarian warisan budaya takbenda tetap berjalan seiring dengan proses pemulihan masyarakat pascabencana. Selain itu, integrasi budaya dalam strategi pengurangan risiko bencana (PRB) dinilai mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons situasi darurat secara cepat dan tepat.
Sebagai daerah dengan kekayaan budaya sekaligus tingkat kerentanan bencana yang tinggi, Yogyakarta dipandang strategis untuk merumuskan model pelestarian budaya yang tangguh dan adaptif.
Panji menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa hasil diskusi telah menghasilkan sejumlah data dan materi penting dari para peserta. “Riset ini akan menjadi pijakan dalam pengusulan arah kebijakan mitigasi bencana yang melibatkan pelaku budaya lokal dan nasional, sehingga penanganan bencana berbasis budaya dapat diwujudkan secara lebih efektif,” pungkasnya. (Diwarsyah)
